Sekda Way Kanan Hadiri Rapat Pleno TPAKD Lampung

Sekda Way Kanan Hadiri Rapat Pleno TPAKD Lampung11 Juni 2026 16:30BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 yang digelar di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).Temukan lebih banyakAcara Liburan & MusimanWaktu & KalenderKeuanganSekda Way Kanan hadir didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hendri Syahri, S.T., M.T., serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Way Kanan Heri Kurniawan, S.STP., M.M.Rapat pleno yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia Perwakilan Lampung, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program, menetapkan target, sekaligus merumuskan langkah percepatan perluasan akses keuangan bagi masyarakat.Rapat dipimpin Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, yang menegaskan bahwa seluruh program TPAKD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Menurutnya, keberhasilan TPAKD tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari dampaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pembiayaan, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas, menekan angka kemiskinan, serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka.Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, dalam paparannya menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 hingga Maret 2026, TPAKD Provinsi Lampung telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau hampir 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota.Selain itu, TPAKD juga menyelenggarakan 25 kegiatan business matching, dengan mayoritas sasaran program ditujukan kepada pelaku UMKM, perempuan, pelajar, dan masyarakat umum sebagai upaya memperluas akses terhadap layanan keuangan formal.Otto menjelaskan, program kerja TPAKD turut diselaraskan dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung melalui integrasi Program Desaku Maju dan Desa Perkasa guna membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan, meliputi sektor pertanian, perkebunan, desa wisata, hingga industri kreatif.Untuk tahun 2026, TPAKD Provinsi Lampung menetapkan tiga program prioritas, yakni Agrifuture Lampung yang bertujuan meningkatkan minat generasi muda pada sektor pertanian, program hilirisasi kakao di Kabupaten Pesawaran guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, serta Siger Preneur Lampung yang difokuskan pada pengembangan wirausaha muda yang inovatif dan berdaya saing.Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah. Berdasarkan data tahun 2025, tingkat inklusi keuangan Provinsi Lampung telah mencapai 80,51 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 66,46 persen.Karena itu, diperlukan berbagai terobosan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke pelosok desa serta meningkatkan pemanfaatan berbagai skema pembiayaan yang tersedia bagi masyarakat dan pelaku usaha.Selain itu, Jihan Nurlela mendorong penguatan sejumlah program strategis, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan ekosistem pondok pesantren inklusif keuangan syariah, dukungan terhadap Program Desa Perkasa, serta perluasan akses pembiayaan bagi sektor pertanian, peternakan, dan perhutanan sosial.Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam rapat pleno tersebut menjadi wujud komitmen daerah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha, serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, OJK, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Way Kanan diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan program-program TPAKD di daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan daya saing UMKM, memperluas akses pembiayaan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.